Tugas TNI Dalam Menjaga Situasi Saat Pandemi

Familiascondiabetes – Belum ada satupun kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19 terjadi di Indonesia. Tercatat hingga awal 2021, terdapat lebih dari 27 juta pelanggar prosa Covid-19 melalui Operasi Yustisi. “Sejauh ini Operasi Yustisi sudah memasuki hari ke-113 dengan 24.029.826 teguran lisan, 3.673.652 teguran tertulis,” kata Karo Penmas, Divisi Pelayanan Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa (5/1 /). 2021).

Menurut Rusdi, terdapat 9 kasus pidana penjara, dan denda yang dipungut dari pelanggar klaim Covid-19 mencapai Rp7.858.205.440 miliar. Ada 2.625 penutupan usaha dan sanksi lainnya berupa bakti sosial sebanyak 2.928.742 tindakan, kata Rusdi. Polri mencatat terdapat sekitar 91 tersangka pelaku pelanggaran proses Covid-19 dengan 34 kasus. Salah satu isu yang sangat menarik perhatian adalah setelah mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kembali ke Indonesia pada Selasa, 10 November 2020. Rizieq Shihab menjadi tersangka pelanggaran program Covid-19 karena terlibat dalam kegiatan yang menimbulkan keramaian yaitu upacara perintisan pembangunan Masjid Syariah Agung di Megamendung, Bogor, dan peringatan Nabi Muhammad SAW. bergantian dengan akad nikah putri Rizieq Shihab, Syarifah Najwa di Petamburan, Jakarta Barat. Selain itu, ia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam hal menghalangi tes usap di RSU Ummi Bogor.

Akibat kasus ini, Kapolri Jenderal Idham Azis, bahkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana dan Irjen Daerah Jawa Barat Rudy Sufahriadi langsung digilir dari jabatannya karena didakwa. tidak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan dan menimbulkan keramaian. Kejaksaan sendiri sudah mendeklarasikan tiga berkas perkara pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dengan tersangka Rizieq Shihab, lengkap atau P21. Sidang akan digelar dalam waktu dekat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi membenarkan hal tersebut. “Semuanya P21, termasuk berkas perkara RS Ummi Bogor,” kata Andi, Senin (8/2/2021), terkait kasus Rizieq Shihab, Jakarta. Dalam kasus petisi di Petamburan, Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka pada 14 November 2020. Ia diduga melanggar pasal 160 hukum pidana. Dalam pasal ini, kasus tersebut didorong untuk mendorong masyarakat melakukan tindak pidana yang berujung pada darurat kesehatan di masyarakat.

Rizieq juga diduga melanggar pasal 216 KUHP yang menyatakan tidak taat hukum. Dalam kasus crowdfunding di Megamendung, Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2020. Dalam kasus ini, polisi hanya mengidentifikasi satu tersangka karena acara digelar di Megamendung tanpa panitia. Polisi mendakwa Rizieq Shihab pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan pasal 216 hukum pidana.

Kasus terakhir adalah kasus tes usap di RSU Ummi Bogor. Kasus ini bermula saat Rizieq Shihab dirawat di RS Ummi dan melakukan tes celup pada 27 November 2020. Rizieq tidak melakukan tes celup di rumah sakit, melainkan di institusi Mer-C. Satgas Covid-19 Kota Bogor muncul karena tidak sesuai prosedur. Akhirnya, pemerintah melaporkan rumah sakit tersebut ke polisi. Satgas menilai RS Ummi Bogor menjadi penghambat tugas Satgas Covid-19. Rizieq Shihab bersama menantunya, Hanif Alatas, dan Direktur Utama RS Ummi Bogor Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021.

Kelompok pertama vaksin virus Corona Sinovac tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 dengan pesawat komersial melalui Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang. Jumlah awal sekitar 1,2 juta dosis. Kemudian, pada 12 Januari 2021, Indonesia menerima 15 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac dan 15 juta dosis vaksin pada Selasa, 2 Februari 2021. Bahan baku yang diterima merupakan bagian dari bahan baku yang akan diimpor hingga 140 juta dosis dari Sinovac yang pengirimannya akan dilakukan secara bertahap hingga Juli 2021. Semua bahan mentah ini kemudian diisi dan diselesaikan di pabrik Bio Pharma. ‘Semua curah ini, setelah diolah menjadi produk akhir, harus terlebih dahulu menjalani serangkaian uji kualitas atau quality control yang ketat yang dilakukan di laboratorium Bio Farma dan juga di laboratorium BPOM untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi memiliki kualitas yang memenuhi persyaratan dan memenuhi persyaratan tersebut. standar yang berlaku sebelum digunakan untuk vaksinasi, ”kata Bambang Heryanto, Se
kretaris Perusahaan Bio Farma, dalam siaran persnya. Polri sendiri telah mengerahkan 83.566 anggota staf untuk mendampingi perjalanan vaksin COVID-19 dengan kedatangan vaksin di Tanah Air ke Biofarma dan ke berbagai provinsi, kabupaten dan kota. Pengawalan dilakukan oleh Polri bersama TNI yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa II.

Kepolisian dan instansi terkait telah melakukan tindakan pengamanan sejak vaksin COVID-19 tiba di bandara Soekarno-Hatta, kemudian dipindahkan ke Biofarma, yang selanjutnya akan dikirim ke berbagai provinsi. Kemudian menyebar ke tingkat kabupaten dan kota. Sampai pada tahap penerapan vaksin, Polri akan terus melakukan pengamanan bersama dengan TNI. Kami berharap program dapat berjalan dengan lancar, lancar dan aman, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri. Kata Departemen. Brigade Jenderal Polri Rusdi Hartono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (5/5/5) 1/2021), seperti dikutip dari Sukabuminewsupdate.com

Atas perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan salah satu sarana ketentuan mengenai pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan untuk penerapan mikro-PPKM. “TNI-Polri juga diminta mendukung pelaksanaan vaksinasi, dan TNI-Polri sudah menyiapkan ribuan vaksin, baik TNI maupun Polri, untuk melakukan vaksinasi pada akhir Februari 2021,” kata Hadi di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Hadi mengatakan TNI bersama polisi akan mengawasi peredaran vaksin Covid-19 di Indonesia. Tidak ketinggalan pemantauan pelaksanaan PPKM mikro berbasis RT dan RW.

“TNI-Polri juga diminta mendukung iklim investasi terkait situasi dan kondisi keamanan yang kondusif dengan hadirnya Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kementerian Umum dan Nasional” Komnas HAM sebagai seorang narsisis telah memperkuat aksi dan strategi TNI termasuk Polri untuk mendukung kebijakan tersebut. Pemerintah, ”jelas Hadi. Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan, TNI-Polri akan terus bekerja sama dalam menangani pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan perekonomian nasional.

“Dari hasil evaluasi pendahuluan, PPKM mikro yang ada saat ini dari angka yang ada mengalami penurunan dari yang saat ini 13 ribu atau 12 ribu menjadi 9 ribu bahkan 8 ribu. Mudah-mudahan program ini bisa kita lanjutkan biar rate. Pertumbuhan Covid-19 benar-benar bisa ditekan, ‘kata Listyo. Pembahasan lainnya, lanjut Listyo, terkait dengan pemfokusan kembali anggaran. Di bidang hukum, UU ITE juga menjadi catatan kepolisian.

“Ke depan, kita benar-benar bisa menerapkan hukum secara selektif dengan mengedepankan pendidikan, mengutamakan persuasi, kemudian kita ikuti langkah-langkah yang bersifat retoris keadilan,” tegas Listyo